Ketum LPK-GPI: Lampung Mampu Menyusul Transparansi Anggaran ala Jawa Barat
Bandar Lampung — Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK-GPI), Muhammad Ali, SH., MH, menilai Provinsi Lampung sejatinya mampu menyusul langkah Jawa Barat dalam menerapkan transparansi anggaran melalui media sosial. Menurutnya, hambatan utama bukan terletak pada aturan maupun teknologi, melainkan pada kemauan politik pemerintah daerah.
Muhammad Ali menyebutkan, kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mempublikasikan anggaran secara terbuka merupakan praktik baik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Secara regulasi, Lampung sangat memungkinkan. Tidak ada larangan untuk mempublikasikan anggaran melalui media sosial. Justru itu menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat,” ujar Muhammad Ali kepada wartawan, Jumat (09/01/2025).
Ia menilai, selama ini transparansi anggaran di Lampung masih bersifat formal dan belum menyentuh ruang publik secara luas. Padahal, keterbukaan informasi yang mudah diakses masyarakat dapat menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan anggaran.
Ketua Umum LPK-GPI itu menegaskan, publikasi anggaran secara terbuka akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, jika pemerintah enggan membuka data anggaran, kecurigaan publik justru akan semakin meningkat.
“Jawa Barat berani membuka diri, menerima kritik, dan melibatkan masyarakat. Lampung seharusnya tidak kalah. Kalau mau, pasti bisa menyusul,” tegasnya.
Muhammad Ali juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk tidak ragu memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Menurutnya, di era digital, media sosial menjadi ruang strategis untuk menyampaikan kebijakan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Sementara itu, ia menyampaikan pandangan terkait profil Gubernur Lampung bang Mirza djausal sebagai seorang pengusaha, pembisnis. Menurut Ali, latar belakang sebagai pengusaha, pembisnis seharusnya menjadi modal positif untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ketat, seperti yang umum diterapkan dalam dunia usaha untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.
LPK-GPI, lanjutnya, siap mengawal dan mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada transparansi dan kepentingan publik. Ia berharap, langkah Jawa Barat dapat menjadi pemicu perubahan bagi Lampung dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan dipercaya masyarakat.***(M.Nasir)
Editor ; Rafdy Guci
