Ilustrasi gambar perdebatan (Dok, Istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Ketegangan antara DPRD dan Bupati Dharmasraya, Anisa Suci Ramadani, kini memasuki babak baru yang lebih serius. Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2025 yang digelar di Kota Padang Rabu (23/07), Bupati tidak hadir. Ketidakhadiran ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif sedang tidak baik-baik saja.
Diketahui, forum KUA-PPAS merupakan agenda krusial dalam penyusunan arah pembangunan dan penganggaran daerah. Namun, hanya Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah dan TAPD yang dikirim oleh eksekutif untuk mewakili pemerintah daerah yang tidak punya wewenang penuh dalam mengambil keputusan. DPRD menilai Langkah ini mencerminkan sikap dingin bahkan abai dari Bupati terhadap proses musyawarah anggaran yang seharusnya melibatkan kepemimpinan langsung.
Sejumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat itu mengaku kecewa. “Ini bukan sekadar soal protokoler. Ini menyangkut komitmen dan tanggung jawab politik seorang kepala daerah,” ujar salah satu anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya.
Isu adanya gesekan ini, santer meningkat menjelang agenda KUA-PPAS. Ditambah ketidak hadiran bupati memperjelas dugaan yang selama ini menjadi pembicaraan hangat di lingkungan pemerintahan, warung-warung kopi, bahkan sosial media serta memperkuat kesan bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Dharmasraya nyaris tak berjalan.
Di tengah memanasnya situasi ini, publik justru menunjukkan gelombang dukungan terhadap DPRD. Masyarakat menyatakan simpati dan dukungan kepada para anggota dewan yang dianggap berani memperjuangkan transparansi dan kepentingan publik di tengah sikap Bupati yang dianggap tertutup.
“Adanya gesekan antara bupati dan DPRD berarti demokrasi berjalan di Dharmasraya, dan jika DPRD mau buka-bukaan, kami di belakang. Jangan sampai pembangunan daerah dikorbankan karena ego politik,” Ujar Muhammad (45).
Masyarakat kini menunggu, apakah Bupati dan DPRD mampu duduk bersama, menjembatani perbedaan, dan kembali menata arah pembangunan dengan semangat kolaboratif. Ataukah ketegangan akan terus bergulir hingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan roda pemerintahan?
ketidakhadiran dalam rapat KUA-PPAS bukan sekadar absensi, tetapi sinyal keras: hubungan Bupati dan DPRD sedang tidak baik-baik saja.
Editor: Yanti
Editor: Yanti
