Viral di IG Polres Dharmasraya, Salah satu petugas tengah berupa mendorong kendaraan di tengah hujan kondisi jalan licin dan berlumpur di Lubuk Labu (Dok, Istimewa)
Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Kondisi akses jalan menuju Jorong Lubuk Labu dan Sungai Limau di Nagari Banai Kecamatan Sembilan Koto, menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan infrastruktur di Dharmasraya. Dengan panjang sekitar 17 kilometer, jalan yang memprihatinkan itu diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 42 miliar untuk pengaspalan. Namun, hingga kini, pembangunan jalan tersebut belum menjadi prioritas pemerintah daerah.
Plt Kepala Dinas PUPR Dharmasraya, Andar Atmaja, mengungkapkan bahwa usulan perbaikan jalan ini selalu diajukan setiap tahun. Namun, keputusan akhir ada di tangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Kami di PUPR hanya pelaksana kegiatan setelah berkas pembangunan prioritas disetujui oleh pimpinan. Secara prosedural, Bappeda lah yang menjadi dapur perencanaan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Dharmasraya,” jelas Andar (15/01).
30 Persen Wilayah Pinggiran Terlupakan
Selain Lubuk Labu dan Sungai Limau, sekitar 30 persen wilayah pinggiran Dharmasraya masih menghadapi kondisi jalan yang sama buruknya. Infrastruktur jalan yang rusak parah di wilayah-wilayah ini menjadi penghalang utama bagi mobilitas masyarakat dan perkembangan ekonomi desa.
“Di tahun 2024, kami mencatat bahwa masih ada 30 persen wilayah yang kondisi jalannya memprihatinkan seperti Lubuk Labu dan Sungai Limau. Di tahun 2025, Lubuk Labu dan Sungai Limau ini belum masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur,” tambah Andar.
Anggaran Rp 50 Miliar Belum Merata
Dinas PUPR Dharmasraya telah mengalokasikan Rp 50 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2024. Namun, alokasi anggaran ini melalui bidang-bidangnya belum mampu menyentuh banyak wilayah pinggiran yang membutuhkan perhatian.
“Wilayah-wilayah pinggiran ini sering kali tertinggal, Kami terus berupaya agar usulan pembangunan wilayah ini dapat diterima pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Andar.
Masyarakat Pinggiran Menunggu Perhatian
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Akses jalan yang buruk tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian desa.
Masyarakat di wilayah seperti Lubuk Labu dan Sungai Limau menanti bukti nyata dari pemerintah bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau pelosok. “Kami ingin melihat janji pemerataan pembangunan benar-benar terealisasi, bukan sekadar wacana,” ungkap Irmandes Wali Nagari Banai.
Harapan untuk Pembangunan yang Adil
Dengan banyaknya wilayah pinggiran yang masih terabaikan, masyarakat Dharmasraya berharap pemerintah daerah segera menjadikan pembangunan infrastruktur di desa-desa terpencil sebagai prioritas utama. Jalan yang layak adalah fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Lubuk Labu, Sungai Limau, dan wilayah pinggiran lainnya menunggu perhatian lebih serius agar mereka tidak lagi merasa menjadi bagian yang terlupakan dari pembangunan Dharmasraya.
Editor: Yanti
