PT LIN TIDAK MENGINDAHKAN SK BUPATI PASAMAN BARAT

Daerah433 Dilihat

PT LIN TIDAK MENGINDAHKAN SK BUPATI PASAMAN BARAT

MediaInvestigasi.Net – Berawal dari Selasa, 2 Juli 2024 masyarkat adad Kinali Menuntut Hak sesuai dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang harus membangun kebun 20 persen untuk masyarakat di PT Laras Inter Nusa (LIN). Ratusan masyarakat adat Kinali Kabupaten Pasaman Barat, menuntut agar PT LIN 20 persen dari luas kebun 7.000 hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No.100.3.3.2/457/BUP-PASBAR/2024.

Menurutnya sejak 2005 lahan ulayat masyarakat Kinali dikuasi oleh PT LIN dengan luas 7.000 hektare sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemkab Pasaman Barat.

Dari aturan yang ada maka perusahaan wajib mengeluarkan 20 persen dari luas lahan 7.000 hektare atau sekitar 1.400 hektare. Namun, perusahaan tidak merealisasikan hingga saat ini.

Kewajiban perusahaan itu juga telah diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat agar perusahaan menyerahkan 20 persen dari luas 7.000 hektare itu.

“Untuk itulah kami datang ke PT LIN hari ini. Mendesak perusahaan agar mematuhi surat keputusan bupati menyerahkan lahan yang 20 persen itu. Negara kita negara hukum, sudah cukup masyarakat menderita selama ini,” kata salah seorang tokoh adad, Ia menegaskan masyarakat akan tetap bertahan di dalam lokasi perkantoran perusahaan sampai tuntutan mereka dikabulkan.

Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan masyarakat bersama perusahaan mengadakan pertemuan sebagai upaya penyelesaian yang di fasilitasi oleh Kepala Polsek Kinali AKP Alfian.

Dalam mediasi itu tidak dapat kata sepakat sehingga pertemuan bubar begitu saja tanpa hasil.

Kemudian, mediasi kedua yang dipimpin langsung oleh Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto dihadiri Kepala Bagian Hukum Setda Pasaman Barat Rosidi dan Pelaksana Tugas Dinas Perkebunan Peternakan juga tidak memperoleh kata sepakat, namun masyarakat Kinali tetap bertahan menunggu kepastian dari PT LIN.

Baca Juga :  Bupati Pulau Taliabu Sampaikan Jawaban Rancangan APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2023

Selasa (9/7) Perusahaan mencoba untuk Membawa buah yang sudah satu Minggu tertahan diatas mobil di lingkungan kantor PT LIN, masyarakat yang selalu stambay di posko lansung bergerak untuk menghadang, sehingga terjadi lagi mediasi dengan perusahaan.

Namun, yang sangat disayangkan oleh masyarakat ada salah seorang Supplier yang memaksakan kehendak untuk mengeluarkan buah, lansung saja salah seorang niniak mamak mengatakan, kami tidak melarang dan menghambat buah keluar, tapi keluarkan hak kami yang 20 persen, karena yang memaksakan kehendak dari salah seorang Supplier itu, lansung saja niniak mamak (kepala adad) mengatakan kepada pihak PT LIN melalui Humas, Kalau begini cara Supplier terhadap masyarakat secara tidak lansung akan merusak negosiasi yang sedang kita laksanakan, mengenai permintaan para tokoh adad dan perwakilan masyarakat pihak PT LIN akan melaporkan kepada pimpinan nya.

Tidak beselang lama Kapolres Pasaman Barat didampingi oleh Kapolsek Kinali, Kabaq OPS, dan Kasat Sabhara datang menemui Masyarakat di Posko, seraya bertegur sapa dengan Masyarakat sekaligus memberikan arahan. Menyampaikan aspirasi dilindungi oleh undang undang, silakan menyampaikan aspirasi namun jangan anarkis, dan selalu menjaga Kantipmas, kami Polisi adalah Pengayom, penjaga dan pelindung masyarakat, tapi kalau anarkis otomatis melawan hukum, jadi jangan dikatakan polisi melawan masyarakat, tugas lain polisi adalah penegak hukum, bisa tidak anarkis Bapak ibuk kata Kapolres mengakhiri dialok dengan masyarakat, dengan kompak masyarakat menjawab Bisa pak dengan serentak.

Dikesempatan itu niniak mamak Kinali Sarnadi Majo Sadeo menyampaikan pada Kapolres, kalau hanya sekedar pimpinan yang ada disini tidak akan bisa menyelesaikan masalah karena pimpinan disini tidak bisa memberi keputusan, apa yang kami lakukan disini sampai saat ini sudah delapan hari, dan sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan, kami rela dan bersedia meninggalkan PT LIN ini, kalau pihak PT LIN bisa menghapus UU yang ada, kalau memang pihak PT LIN tidak mau mengeluarkan Hak masyarakat.

Baca Juga :  Kader PKK Padang Pariaman Wakili Sumbar Lomba Senam Enam Langkah Mencuci Tangan dan Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional

Ditempat terpisah salah seorang tokoh masyarakat Kinali mengatakan pada Media Investigasi.net, kami sangat kecewa kepada salah seorang supplier yang hanya memikirkan segelintir orang, serta tidak melihat kami masyarakat Kinali yang sudah bertahan disini menuntut hak sudah delapan hari, padahal supplier itu boleh dikatakan tokoh Kinali yang juga butuh masyarakat Kinali ini, katanya mengakhiri perbincangan dengan media Investigasi.net.

Dari pantauan kami dilapangan, sorenya sawit yang diatas mobil sudah dibongkar didepan kantor, dan mobil pembawa sawit itu sudah meninggalkan komplek PT LIN, Masyarakat Kinali terlihat masih tetap bertahan di depan gerbang kantor PT LIN sampai berita ini kami turunkan.

( Rakiman Mi)

Komentar